Kamis, 07 Januari 2010

1. Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific
Economic Cooperation-APEC) dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan
Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Tujuan forum ini selain untuk
memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan juga mengembangkan dan
memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral.
2. Mengingat APEC lebih dititikberatkan pada hubungan ekonomi, maka setiap
anggota, termasuk negara, disebut sebagai entitas ekonomi. Keanggotaan APEC
terdiri dari 21 ekonomi yang terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada,
Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, PNG, Peru,
Filipina, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, AS dan Vietnam.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APEC Secretariat, total penduduk di
wilayah APEC mencapai 2,6 milyar dengan total GDP mencapai 57 persen (US$
19,254 milyar) dari GDP dunia, serta total perdagangan APEC mencapai 47
persen dari total perdagangan dunia.
3. Dengan potensi perdagangan dan investasi yang ada di APEC, dalam sepuluh
tahun terakhir data ekonomi makro APEC telah menunjukkan peningkatan, antara
lain (i) peningkatan ekspor APEC sebesar 113 persen yang mencapai USD 2,5
trilyun; (ii) meningkatnya pertumbuhan foreign direct investment di APEC yaitu
sebesar 210 persen untuk seluruh APEC, dan sebesar 475 persen di ekonomi
yang berpendapatan rendah, (iii) pertumbuhan GDP sebesar 33 persen untuk
seluruh APEC dan 74 persen di ekonomi yang berpendapatan rendah.
4. Sebagai forum regional, APEC memiliki karakteristik yang membedakannya dari
berbagai forum kerjasama ekonomi kawasan lainnya, yakni sifatnya yang tidak
mengikat (non-binding). Berbagai keputusan diperoleh secara konsensus dan
komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan (voluntarism). Selain
itu APEC juga dilandasi oleh prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel,
transparan, regionalisme terbuka dan pengakuan atas perbedaan pembangunan
antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang.
5. Sejak pembentukannya, berbagai kegiatan APEC telah menghasilkan berbagai
komitmen antara lain pengurangan tariff dan hambatan non tariff lainnya di
kawasan Asia-Pasifik, menciptakan kondisi ekonomi domestik yang lebih efisien
dan meningkatkan perdagangan secara dramatis. Visi utama APEC tertuang
dalam 'Bogor Goals' of free and open trade and investment in the Asia-Pacific by
2010 for industrialised economies and 2020 for developing economies yang
diterima dan disepakati oleh Kepala Negara dalam pertemuan di Bogor, Indonesia
pada tahun 1994.
APEC DAN PERKEMBANGANNYA
1. Kemajuan pesat yang dialami APEC tidak lepas dari dorongan politis langsung
yang diberikan para Pemimpin melalui APEC Economic Leaders Meeting sejak
AELM I di Blake Island, AS tahun 1993. Sejak saat itu, telah berlangsung 12 (dua
belas) kali pertemuan. Namun demikian, AELM tahun 1993-1996 merupakan
tahapan-tahapan penting yang menjadi dasar kerjasama APEC.
2. Tahapan kegiatan APEC telah berkembang dari perumusan visi di Blake ke
tahapan target dan komitmen pada AELM II di Indonesia tahun 1994 yang
mencatat momentum penting dalam sejarah perkembangan APEC dengan
disepakatinya Bogor Goals yang memuat kerangka waktu liberalisasi
perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi maju,
dan 2020 untuk ekonomi berkembang.
Tiga unsur kerjasama APEC, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Para
Pemimpin APEC di Bogor tersebut adalah:
· strengthening the open multilateral trading system
· enhancing trade and investment liberalization in the Asia-Pacific; dan
· intensifying Asia-Pacific development cooperation.
Dimasukkannya wacana mengenai kerjasama pembangunan Asia Pasifik (butir 3)
merupakan inisiatif Indonesia. Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam
Deklarasi Bogor, adalah untuk mendorong negara anggota APEC untuk
mengembangkan sumber daya alam maupun manusia di kawasan Asia dan
Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan
pembangunan yang merata dengan mengurangi jurang ekonomi di antara para
anggota APEC.
3. Selanjutnya, pada Pertemuan Pemimpin APEC di Osaka, Jepang tahun 1995,
dicatat beberapa perkembangan penting di APEC, antara lain:
Ø deklarasi tiga pilar kerjasama APEC berdasarkan Deklarasi Bogor, yaitu
liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi (lebih dikenal sebagai pilar
TILF/Trade and Investment Liberalization and Facilitation), serta pilar Economic
and Technical Cooperation (ECOTECH);
Ø penetapan Osaka Action Agenda (OAA), yang merupakan cetak biru liberalisasi
dan fasilitasi perdagangan dan investasi untuk mengarahkan kerjasama ekonomi
dan teknik. OAA digunakan sebagai ukuran dalam perancangan rencana kerja dan
proyek-proyek APEC, dan terbagi atas: Bagian Pertama yang memuat elaborasi
kerja di bawah pilar Trade and Investment Liberalization Facilitation (TILF); dan
Bagian Kedua, yang memuat rencana kerja dalam kerangka ECOTECH dan
menetapkan bidang-bidang kerjasama sesuai dengan Working Group;
4. Pada tahun 1996 di Manila, dihasilkan pijakan penting untuk pilar ECOTECH,
yaitu deklarasi para pemimpin APEC mengenai Framework for Strengthening
Economic Cooperation and Development, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai
MAPA (Manila APEC Plan of Action). MAPA menetapkan enam wilayah prioritas
kerjasama di bawah pilar ECOTECH, yaitu: (i) pengembangan modal sumber daya
manusia, (ii) menciptakan pasar modal yang aman dan efisien, (iii) memperkuat
infrastruktur ekonomi, (iv) merancang teknologi untuk masa depan, (v)
mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, serta (vi)
membangun dasar bagi dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah
(UKM).
5. Pada tahun 1997 di Vancouver, Canada, APEC menghasilkan proposal untuk
Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL) di 15 sektor dan memutuskan agar
update Individual Action Plans (IAP) atau Rencana Aksi Individu (RAI) harus
dilakukan setiap tahunnya.
6. Pada tahun 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia, APEC menyetujui 9 sektor EVSL dan
mendorong persetujuan atas EVSL dari non-APEC members pada tingkat World
Trade Organization.
7. Pada tahun 1999 di Auckland, New Zealand, anggota APEC menyampaikan
komitmennya untuk melaksanakan paperless trading pada tahun 2005 untuk
developed economies dan tahun 2010 untuk developing economies. Pertemuan
juga menyetujui skema APEC Business Travel Card serta menghasilkan Mutual
Recognition Arrangement on Electrical Equipment dan Framework for the
Integration Women in APEC.
8. Pada tahun 2000 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, APEC
menghasilkan electronic Individual Action Plan (e-IAP) system yang
memungkinkan pemantauan IAP secara online sekaligus meningkatkan akses
internet di kawasan APEC tiga kali lipat hingga tahun 2005.
9. Pada tahun 2001 di Shanghai, Republik Rakyat Cina, APEC mengadopsi Shanghai
Accord, yang terfokus pada perluasan Visi APEC, memperjelas Roadmap to Bogor
dan memperkuat mekanisme implementasi. Pertemuan juga mengadopsi e-APEC
Strategy, yang menentukan agenda untuk memperkuat market structures and
institutions, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi
secara on-line serta mendorong kewirausahaan dan capacity building. Pertemuan
di Shanghai menghasilkan Counter-Terrorism Statement APEC yang pertama dan
merupakan awal pembahasan isu keamanan dalam APEC.
10. Pertemuan pada tahun 2002 di Los Cabos, Meksiko berhasil mengadopsi Trade
Facilitation Action Plan, Policies on Trade and the Digital Economy and
Transparency Standards. Pertemuan menghasilkan pula Counter-Terrorism
Statement yang kedua dan mengadopsi inisiatif Secure Trade in the APEC Region
(STAR)
11. Pada tahun 2003 di Bangkok, Thailand, pertemuan sepakat untuk mendorong
negosiasi WTO Doha Development Agenda (WTO DDA) dan melihat bahwa Free
Trade Agreements, Regional Trade Agreements, Bogor Goals dan sistem
perdagangan multilateral di bawah skema WTO yang pada prinsipnya bersifat
saling komplementer.
12. Pertemuan ke-12 Para Pemimpin Ekonomi APEC yang diselenggarakan di
Santiago, Chile, tanggal 20 – 21 November 2004, telah menghasilkan Deklarasi
para Pemimpin yang berjudul: Santiago Declaration: “One Community, Our
Future”. Sedangkan Pertemuan Tingkat Menteri (APEC Ministerial Meeting/AMM)
telah menghasilkan Joint Ministerial Statement AMM ke-16.
13. Pada tahun 2005 di Busan, Korea Selatan, Para Pemimpin Ekonomi APEC sepakat
untuk meluncurkan ”Busan Roadmap to Bogor Goals”, melakuakan Mid-Term
Stock Take/ evaluasi atas capaian anggota ekonomi APEC dalam merealisasikan
Bogor Goals. Selain itu, para Pemimpin Ekonomi APEC juga mengeluarkan sebuah
pernyataan bersama yang berisi dukungan kuat APEC atas penyelesaian negosiasi
Doha Development Agenda di WTO.
PERKEMBANGAN TERAKHIR APEC
Saat ini ekonomi yang menjadi host APEC adalah Vietnam. Tema yang diambil
untuk penyelenggaraan APEC tahun ini adalah “Towards a Dynamic Community
for Sustainable Development and Prosperity” dengan Sub Tema “Enhancing Trade
and Investment with the Busan Roadmap and Doha Development Agenda,
Strengthening Economic and Technical Cooperation for Gap Bridging and
Sustainable Development, Improving Secure and Favorable Business Environment,
Promoting Community Linkages.”
Sebagai perwujudan tema tersebut, telah ditetapkan 8 prioritas APEC 2006
sebagai berikut:
1. Mendorong kerjasama APEC untuk meningkatkan perdagangan dan investasi,
melalui
· Dukungan APEC terhadap WTO atau Doha Development Agenda (Support for
the WTO DDA)
· Pengimplementasian Busan Roadmap to Bogor Goals
2. Meingkatkan daya saing dari Usaha Kecil dan Menengah
3. Mendorong pemerataan kapasitas antar anggota Ekonomi APEC melalui
pembangunan sumber daya manusia, Kerjasama di bidang IT, dan kemitraan
untuk pembangunan.
4. Meningkatkan human security: Counter terrorism, health security, Disaster
Preparedness dan Energy Security.
5. Mendukung anti korupsi dan transparansi
6. Menghubungkan anggota-anggota Ekonomi APEC melalui pariwisata dan
pertukaran kebudayaan.
7. Mereformasi APEC menjadi organisasi yang lebih dinamis dan efektif.
8. Mendorong komunikasi lintas budaya (Cross-cultural Communication)
KEANGGOTAAN INDONESIA
Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan
APEC maupun pengembangan kerjasamanya. Keikutsertaan Indonesia dalam
APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan
mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus
mengamankan kepentingan nasional RI. Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC
adalah disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai ‘Tujuan
Bogor’ (Bogor Goals) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh
pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk
ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk
mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar
anggota APEC.
MANFAAT APEC BAGI INDONESIA
1. APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi
internasional.
2. APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan
dengan prinsip perdagangan multilateral
3. Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju liberalisasi
perdagangan
Salah satu pilar APEC yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi secara langsung
akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni kemudahan
arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. Beberapa inisiatif
APEC yang memberikan manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara lain
melalui pelaksanaan APEC Business Travel Card (ABTC) serta penyederhanaan
prosedur kepabeanan.
4. Peningkatan Human and Capacity Building
Indonesia dapat memanfaatkan proyek-proyek APEC untuk peningkatan kapasitas
dan peningkatan sumber daya manusia, baik yang disponsori oleh anggota
ekonomi tertentu maupun melalui skema APEC.
5. Sumber peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia
P e mbentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap peningkatan arus
barang, jasa maupun pertumbuhan ekonomi negara anggota APEC. Indonesia
memiliki potensi untuk memanfaatkan potensi pasar APEC bagi peningkatan
ekspor maupun arus investasi, khususnya karena mitra dagang utama Indonesia
sebagian besar berasal dari kawasan APEC.
6. APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman
Forum APEC yang pada umumnya berbentuk “policy dialogue” memiliki manfaat
yang sangat besar terutama untuk menarik pelajaran dan pengalaman positif
maupun negatif (best practices) anggota APEC lainnya dalam hal pengambilan
dan pembuatan kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi.
7. Memproyeksikan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi
internasional
8. APEC merupakan salah satu forum yang memungkinkan Indonesia untuk
memproyeksikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya
dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka.

Disusun Oleh :

Asido Simarmata ( 31208553 )

Ref :
www.google.com
gunadarma book

Tidak ada komentar:

Posting Komentar